BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR ……. TAHUN 201…

TENTANG

PENYESUAIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR

Menimbang     : a.  Bahwa Bupati telah memberikan pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

                          b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Kepala DPMPTSP, sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Bupati dimaksud;

                          c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat       : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

2.                     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);

                          3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

                          4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

                          5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

                          6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

                          7.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

                          8.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

                          9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB  I ……

-3-

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.    Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.

2.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

3.    Bupati adalah Bupati Biak Numfor.

4.    Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

5.    Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6.    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor.

7.    Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8.    Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9.    Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.  Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.  Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.  Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

13. Standar ……

-4-

13.  Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

14.  Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.     Jenis-jenis perizinan dan Non Perizinan;

b.    Pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan;

c.     Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; dan

d.    Pengawasan dan pelaporan.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor:

1.  Perizinan:

     a. Bidang Kesehatan meliputi:

  1. Surat Izin Penyelenggaraan Apotik;
  2. Surat Izin Kerja Apoteker;
  3. Surat Izin Praktek Apoteker;
  4. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
  5. Surat Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
  6. Surat Izin Operasional Salon;
  7. Surat Izin Kerja Tenaga Laboratorium;
  8. Surat Izin Operasional Laboratorium Klinik;
  9. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit;
  10. Surat Izin Opersional Pusat Kesehatan Masyarakat;
  11. Surat Izin Praktek Dokter Umum;
  12. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;

13) Surat ……

-5-

  1. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
  2. Surat Izin Praktek Perawat Gigi;
  3. Surat Izin Praktek Bidan;
  4. Surat Izin Operasional Pengobatan Tradisional;
  5. Surat Izin Operasional Balai Pengobatan;
  6. Surat Izin Operasional Klinik;
  7. Surat Izin Praktek Fisioteraphi;
  8. Surat Izin Kerja Perawat;
  9. Surat Izin Praktek Perawat;
  10. Surat Izin Praktek Akupuntur;
  11. Surat Izin Kerja Gizi;
  12. Surat Izin Praktek Gizi;
  13. Surat Izin Operasional Optical;
  14. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
  15. Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan;
  16. Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  17. Surat Izin Tenaga Sanitarian;
  18. Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga;
  19. Surat Izin Laik Sehat;
  20. Surat Izin Depot Air Minum;
  21. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
  22. Surat Izin Praktek Elektromedis.

     b.  Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

          1) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);               

     c.  Bidang Pertanahan meliputi:

          1) Izin Penggunaan Lahan;                     

     d. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

          1) Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPLC)

          2)  Izin Lingkungan (Cont. Penataan Lingkungan);

          3) Izin Pemindahan Kerangka Jenasah.

     e. Bidang Perhubungan meliputi:

          1) Izin Trayek;

          2)  Izin Pas Kecil

          3) Izin Pengujian Kendaraan Bermotor              

f. Bidang ……

-6-

     f.  Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

          1)  Izin Penata Usahaan Koperasi;

          2)  Izin Usaha Mikro Kecil.

     g.  Bidang Penanaman Modal meliputi:

          1)  Izin Prinsip Penanaman Modal;

          2)  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

          3)  Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

          4)  Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;

          5)  Izin Usaha Penanaman Modal;

          6)  Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

          7)  Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan

          8)  Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan

     h.  Bidang Pariwisata meliputi:

          1) Izin Usaha Kepariwisataan;

          2)  Izin Hiburan;

          3)  Izin Hotel;

          4)  Izin Travel;

          5)  Izin Agen dan Biro Perjalanana

          6)  Izin Bar dan Diskotik

          7) Izin Jasa Impresarial (Cont. Organisasi Modeling)     

8)  Izin Objek dan Daya Tarik Wisata

              a. Pemancingan

              b. Kolam Renang

              c. Lapangan Golf

              d. Salon

              e. Fun Station

              f. Taman Hiburan

              g. Pangkas Rambut

     9)  Izin Pendirian Taman Permainan Anak

     10) Izin Reklame

     11) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

k. Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi:

     1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

     2)  Izin Usaha Industri (IUI);

3) Izin …..

-7-

     3)  Izin Perluasan Industri;

     4)  Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam

l.   Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi:

     1)  Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

     2)  Izin Penggunaan Bangunan (IPB);

     3)  Izin Lokasi.

m.   Bidang Tenaga Kerja meliputi:

       1)  Izin Lembaga Latihan Usaha Swasta;

       2)  Izin K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);

       3)  Izin Akad Ketenagakerjaan Antar Daerah;

       4)  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

n.  Bidang Pendidikan meliputi:

     1)  Izin Mendirikan Sekolah

     2)  Izin Operasional Kursus-Kursus dan Lembaga Pendidikan

o.  Bidang Perikanan dan Kelautan meliputi:

     1)  Izin Usaha Perikanan;

     2)  Izin Penangkapan Ikan.

p.  Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

     1)    Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

     2)    Izin Rumah Makan;

     3)    Izin Warung Usaha;

     4)    Izin Panti Pijat;

     5)    Izin Restaurant;

     6)    Izin Cafe;

     7)    Izin Penjualan Minuman Beralkohol;

     8)    Izin Kerja Malam Wanita;

     9)    Surat Izin Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) / Toko Modern;

     10)  Izin Prinsip;

     11)  Izin Gangguan;

     12)  Izin Penelitian;

     13)  Izin Pengendalian Menara (HO dan Lokasi)

     14) Izin SPBU

2. Non …….

-8-

2.  Non Perizinan meliputi:

     a. Bidang Perdagangan dan Perindustrian meliputi:

          1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

          2) Tanda Daftar Industri (TDI);

          3) Tanda Daftar Gudang (TDG);

          4) Persetujuan Prinsip Bidang Industri.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

  • Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
  • Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
  • Tatacara pelayanan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

  1. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  2. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
  4. penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  5. pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB  V ……

-9-

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.

Pasal 7

  • Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
  • Pengawasan dan evaluasi terhadap Izin dan/atau Non Perizinan yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat dan Kepala Perangkat Daerah terkait secara berkala.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku ini:

  1. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor;

Pasal 11 ……

-10-

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal   : ………………….

PLH. BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

                                                                        MARKUS O. MANSNEMBRA

Diundangkan di          : Biak

Pada tanggal               : ………………….

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

                    CAP/TTD

MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK  TAHUN ……. NOMOR …….

                                               Salinan sesuai aslinya

                                               KEPALA BAGIAN HUKUM,

                                               SEMUEL RUMAIKEUW,SH

                                               PEMBINA

                                               NIP. 19730508 200112 1 004

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR TAHUN ………….

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BIAK NUMFOR

BUPATI BIAK NUMFOR Menimbang      :           a.         bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan